Padang – Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyampaikan bagaimana sikap pemerintah provinsi dalam menjalankan strategi memanfaatkan peluang ekononomi dari pariwisata di Sumatera Barat.
Hampir 10 bulan dia menjadi Wakil Gubernur, dia merasa tidak bisa melakukan aksi nyata dalam pengembangan potensi wisata di Sumbar ini karena tidak punya wewenang dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis dalam pengembangan potensi wisata di Sumbar.
“Untuk mengembangkan potensi wisata di Sumbar ini yang memiliki wewenang itu adalah Walikota/Bupati masing-masing daerah”, katanya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh ASATI di Hotel Kryad Bumi Minang.
Dia mengatakan, telah mengintruksikan kepada Walikota/Bupati se-Sumatera Barat untuk membuat master plan pengembangan wisata di daerah masing-masing dan ajukan ke Pemprov. Nanti jika disetujui, maka Pemprov akan membantu sebanyak 40% kemudian 60% lagi dari Pemko dan Pemkab.
Kalau Walikota/Bupati ini memiliki keinginan untuk mengembangkan potensi wisata, yang harus dilakukan pertama kali adalah menghabisi premanisme, tukang palak, tukang ‘pakuak’. Kemudian yang kedua adalah bersinergi dengan Pemprov dan organisasi-organisasi pemerhati wisata Sumbar.
“Kalau premanisme itu sudah diberantas, maka para wisatawan akan mendapatakan kenyaman dan keamanan. Pemko dan Pemkab harus berani melawan premanisme itu. Saya sangat apresiasi apa yang telah dilakukan oleh Walikota Bukittinggi dalam pemberantasan premanisme ini,” jelasnya.
