Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta upaya pengalihan mata pencarian masyarakat sekitar Danau Maninjau, Kabupaten Agam dari usaha Keramba Jaring Apung (KJA) segera untuk dilakukan agar percepatan revitalisasi danau bisa segera dimulai.
“Pengalihan ke mata pencarian baru supaya dilakukan dulu, kemudian melakukan pengurangan jumlah KJA,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat virtual diikuti sejumlah kementrian, Gubernur Sumbar dan Bupati Agam, Rabu (16/6/2021) dilansir dari minangkabaunews.com.
“Untuk percepatan maka harus ada tenggat waktu yang jelas pada setiap langkah yang diambil dalam upaya revitalisasi Danau Maninjau ini. Kalau bisa akhir bulan ini sudah bisa dimulai,” katanya.
Luhut Binsar Pandjaitan meminta Kapolda Danrem hingga Kepala Kejaksaan Tinggi untuk memberikan dukungan penuh dalam upaya mengurangi jumlah KJA di Maninjau.
Untuk pengalihan mata pencarian masyarakat tersebut anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sebanyak Rp42 miliar. dan dana itu dibebankan pada Pemprov Sumbar dan Kabupaten Agam.
Sementara itu umtuk anggaran penyelesaian persoalan sendimen yang telah menumpuk di dasar danau seperkirakan sebesar Rp237 miliar dari Kementerian PUPR.
Untuk mendukung upaya revitalisasi itu lintas kementerian diantaranya Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Desa hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah melaksanakan program dukungan.
Selanjutnya Mentri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebut untuk merevitalisasi Danau Maninjau tersebut seharusnya seluruh KJA dibersihkan dan dipindahkan dengan skema perikanan darat. Dengan demikian, prosesnya akan lebih cepat.
Dikatakan Hari Santosa Sungkari, Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa pihaknya mendukung dengan pembentukan Desa Wisata di sekitaran Danau Maninjau.
Pemkab Agam mengusulkan sembilan desa yang akan segera divefikasi. Kemenparekraf akan memberikan pendapingan dalam perencanaan, peningkatan SDM hingga bisa menarik wisatawan untuk datang.
Mahyeldi selaku Gubernur Sumatera Barat mengatakan pihaknya sudah merencanakan sejumlah alternatif yang bisa diambil oleh masyarakat pekerja KJA setelah meninggalkan usaha lamanya.
Diantaranya bidang perikanan yaitu pengalihan keramba ke perikanan tangkap dan kolam darat, bidang ekonomi kreatif dan pariwisata, bidang pertanian, UKM dan peternakan.
Sementara itu dibutuhkan anggaran mencapai Rp42 miliar guna merealisasikan rencana itu, ia berharap akan ada bantuan dari pemerintah pusat karena kondisi keuangan daerah masih terdampak pandemi COVID-19.
“Kami berharap ada bantuan dari pusat untuk bisa segera merealisasikan rencana ini,” ujarnya.
Ia juga merinci masyarakat sekitar danau yang berjumlah 587 orang yang benar-benar menjadi pekerja dan akan dialihkan mata pencariannya ke bidang lain dengan jumlah bantuan sekitar Rp30 juta per orang.
